PALU – Digitalisasi sistem pembayaran dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang semakin cepat, mudah, dan aman.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., saat menghadiri kegiatan Bank Indonesia Posalia Sulteng Digifest dengan tema “Akselerasi Ekonomi Daerah dan Digitalisasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan” di Atrium Palu Grand Mall, Selasa (11/8).
Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas berbagai upaya memperluas penggunaan pembayaran digital, khususnya di Sulawesi Tengah dan dunia usaha.
“Saya sangat mengapresiasi digitalisasi sistem pembayaran, termasuk perluasan penggunaan pembayaran digital di Sulawesi Tengah dan di dunia usaha,” ujar Wakil Gubernur.
Menurutnya, transaksi digital yang cepat, mudah, aman, dan efisien tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga semakin mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Lebih jauh, digitalisasi memberikan manfaat besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan sistem pembayaran digital, pelaku usaha dapat mencatat transaksi secara lebih tertata, memperluas akses pasar, sekaligus membuka peluang mendapatkan layanan keuangan yang lebih luas.
Karena itu, Wakil Gubernur mengajak seluruh pelaku usaha di Sulawesi Tengah untuk terus meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dan layanan keuangan digital.
“Kita ingin membangun ekonomi digital yang cepat, tetapi aman, dan modern,” tegasnya.
Wakil Gubernur berharap kegiatan Posalia Sulteng Digifest tidak berhenti sebagai ajang memperkenalkan teknologi pembayaran digital, tetapi juga menjadi ruang lahirnya berbagai inovasi, jejaring, serta peluang ekonomi baru bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin Mohamad Said, S.E., M.B.A., Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si., Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Prov Sulteng, Muhamad Irfan Sukarna, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Sumber : Biro Administrasi Pimpinan
