PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali menorehkan capaian membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., saat membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Tengah pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka Penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Selasa (23/6/2026).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menjelaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 telah disampaikan pada rapat paripurna DPRD sebelumnya dan kembali memperoleh opini WTP.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang berhasil dipertahankan selama 13 kali berturut-turut menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah terus berjalan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat atas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik sepanjang tahun anggaran 2025.
Wakil Gubernur menjelaskan, secara umum pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan baik. Berbagai program prioritas daerah dapat dilaksanakan untuk mendukung pembangunan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta penguatan perekonomian daerah.
Selain itu, kondisi keuangan daerah tetap terjaga dengan baik, yang tercermin dari capaian kinerja keuangan dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal di tengah berbagai tantangan pembangunan.
Wakil Gubernur berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berlangsung lancar dan konstruktif melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap dukungan dan kerja sama DPRD agar Raperda ini dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan,” katanya.
Wakil Gubernur juga menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak boleh membuat seluruh jajaran berpuas diri. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Arnila Hi. Moh. Ali, serta dihadiri anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
[Biro Administrasi Pimpinan]
